History of Brunei

Have English and Malay (B.Melayu ) languages

(English)

The Sultanate of Brunei ruled during the fourteenth to the nineteenth century. Its territory allegedly covered the northern part of Borneo and the southern Philippines. European influence gradually brought an end to this regional power. Later, there was a brief war with Spain, in which Brunei was victorious. The decline of the Bruneian Empire culminated in the nineteenth century when Brunei lost much of its territory to the White Rajahs of Sarawak, resulting in its current small landmass and separation into two parts. Brunei was a British protectorate from 1888 to 1984.

(B.Melayu)

Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad VII atau VIII Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad IX dan kemudian menguasai Kalimantan utara dan Filipina. Setelah itu mereka dikalahkan oleh Majapahit, dan setelah itu di jajah Inggris dan menjadi negara boneka Inggris.

Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad XV sampai XVII, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan sultan kelima, Bolkiah (1473-1521), yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila; dan pada masa pemerintahan sultan kesembilan, Hassan (1605-1619), yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan, yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini.

Setelah Sultan Hassan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang, antara lain, mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian "Rajah Putih" dari Sarawak di Kalimantan barat laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, namun ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional, dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke.

Notice :

This app is develop for education and research purpose with fair use law is apply under creative common license and does not violate the policy about Google-served ads on screens with replicated content . Fair use is a doctrine law that permits limited use of copyrighted material without having to first acquire permission from the copyright holder for education and research purpose .