UU KPK NO. 30 TAHUN 2002 icon

UU KPK NO. 30 TAHUN 2002 APK

50 votes, 4.4/5

The description of UU KPK NO. 30 TAHUN 2002

Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial

Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.


Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:


Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

silahkan download aplikasi UU KPK ini secara gratis, dilengkapi juga dengan file pdf Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006: "Pasal 53 UU No 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD "

Show More
UU KPK NO. 30 TAHUN 2002 APK Version History
Request UU KPK NO. 30 TAHUN 2002 UpdateRequest Update
UU KPK NO. 30 TAHUN 2002 1.0 for Android 2.3.4+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 2.3.4+ (Gingerbread MR1, API 10)

Update on: 2016-01-23

Signature: 9edf7fe12ed2a2472fb07df1e398d1039b9d2f5d UU KPK NO. 30 TAHUN 2002 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: 9ce899a5c23829febce588fc0183531fb41643a9

Download APK(10.2 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App