UU JABATAN NOTARIS

LAWS OF THE REPUBLIC INDONESIANUMBER 30 OF 2004 CONCERNING THE POSITION NOTARY

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian,

ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;

b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan

alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan

hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;

c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan

hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi

tercapainya kepastian hukum;

d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu

kebutuhan hukum masyarakat;

e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur

mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan

kebutuhan masyarakat;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan

Notaris.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS